Tolak Omnibus Law, Buruh Semarang Lakukan Sholat Gaib

Redaksi   |   Hukum  |   Jumat, 09 Oktober 2020 - 06:22:43 WIB   |  dibaca: 333 kali
Tolak Omnibus Law, Buruh Semarang Lakukan Sholat Gaib

Suaramediautama.com, Semarang | Ratusan buruh di Semarang melakukan aksi unjuk rasa yang disertai sholat gaib dalam rangkaian protes penolakan terhadap pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Aksi tersebut dilakukan di jalan Siliwangi depan Everald (makam) Belanda Kalibanteng, Kamis (8/10).

Pergerakan massa aksi sempat tersendat perjalanannya di depan Pengadilan Negeri Krapyak. Hal tersebut dikarenakan ulah Kapolsek Ngaliyan yang tanpa diketahui penyebabnya marah-marah dan menyita KTP Ketua DPC Federasi Kimia Energi Pertambangan Gas Bumi dan Umum (FSP KEP) Kota Semarang, Susilo.

Melihat situasi itu, penanggung jawab aksi, Ahmad Zainudin mendatangi Kapolsek dan meminta KTP ditukar dengan KTP dirinya sebagai penanggung jawab aksi. Setelah dilakukan upaya persuasif dan koordinasi, akhirnya perjalanan bisa dilanjutkan.

"Kami telah berkoordinasi dengan Polrestabes Semarang dan beberapa Polsek yang dilewati, namun entah kenapa Kapolsek Ngaliyan merecoki aksi kami ini. Padahal perjuangan kami ini juga memperjuangkan anak, kemenakan, cucu dan saudara-saudaranya. Apa Pak Kapolsek gak pahami itu?" ujar Ahmad Zainudin yang juga menjabat sebagai Ketua DPW FSP KEP Jawa Tengah ini.

Sementara dari atas mobil komando, orator aksi, Sarjono dan Laila tak henti-henti meneriakkan yel-yel perjuangan kelas buruh dan menyampaikan orasi tuntutan buruh menolak Omnibus Law Cipta Kerja.

"Omnibus Law harus ditolak. Buruh akan melakukan perlawanan dengan cara apapun, karena isinya mendegradasi undang-undang yang ada. Hari ini, kita melakukan sholat gaib atas matinya hati nurani DPR RI," ujar Sarjono.

Akibat disahkannya Omnibus Law memunculkan gelombang aksi unjuk rasa di berbagai wilayah di Indonesia, pun termasuk di Semarang. Bukan hanya dari kalangan buruh, tapi juga beberapa elemen masyarakat turut serta melakukan aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law Cipta Kerja yang kontroversi ini.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Tengah, Aulia Hakim dalam orasinya menegaskan, Omnibus Law adalah bentuk kegagalan pemerintah dan penghianatannya bersama DPR RI kepada rakyat. Maka sangat wajar, apabila rakyat melakukan perlawanan. (SU/Red)

Profil Redaksi

Redaksi

Penulis: (Adi/SU)

Penulis adalah aktif di dunia tulis menulis, juga seringkali menulis kolom dan tulisan-tulisannya dimuat di beberapa harian nasional.

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px



Komentar Facebook